Ketika pandemi Covid19 menyelimuti dunia pendidikan sepanjang tahun 2020, permasalahan yang kerap menjadi perbincangan publik adalah terkait problematika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Cerita-cerita tentang suka duka orang tua dan guru dalam mengawal anak didik menjalani PJJ. Atau, cerita-cerita perjuangan siswa di daerah-daerah terpencil dalam menjalani PJJ. Namun, dalam pandangan saya, ada hal krusial lainnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yakni nasib sekolah swasta.
Berbicara tentang sekolah swasta, bayangan kita melayang pada sekolah-sekolah swasta elit semacam Al Azhar dan Santa Ursula di Jakarta, atau sekolah milik Amien Rais, Budi Mulia di Yogyakarta. Siswa sekolah-sekolah elit ini berasal dari kalangan menengah ke atas. SPP-nya saja bisa melebihi angka UMR sebagian besar wilayah di negeri ini. Padahal, sekolah swasta berbiaya rendah yang menampung siswa dari kalangan kelas menengah ke bawah, jauh lebih banyak jumlahnya.
Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, 56% sekolah swasta ditanah air kesulitan akibat Pandemi covid-19 dan meminta pemerintah membantu operasional sekolah swasta terebut. Angka ini tidak berbeda jauh dengan survei yang dilakukan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia pada tahun yang sama, sekitar 50%-56% sekolah swasta anggota JSIT, mengalami kesulitan keuangan sebagai dampak pandemi.
Sedangkan hasil survei dari Forum Pengelola Sekolah Swasta Provinsi Bali (FPSSPI) semakin membuat kita mebelalakan mata. Survey yang dilakukan pada bulan Mei 2020 kepada 160 pengelola sekolah swasta ini, menyebutkan sebanyak 29% sekolah swasta termasuk dalam risiko penutupan.
Tingginya angka PHK dan berkurangnya penghasilan orang tua murid, menjadi penyebab berkurangnya pendapatan sekolah swasta yang berasal dari iuran siswa (SPP). Bukan itu saja, ternyata, banyak orang tua yang menganggap bahwa dengan berlakunya PJJ, maka mereka tidak perlu membayar SPP.
Pada titik ini, saya teringat dengan salah dua cerita di media pada awal-awal pagebluk tahun lalu. Pertama, cerita salah seorang kepala SMP swasta di Semarang. Beliau bercerita bahwa sejak bulan April 2020, hanya tiga siswa yang membayar SPP. Kondisi sosial ekonomi siswa sekolah ini banyak berasal dari menengah ke bawah. Kedua, cerita Theresia, salah satu guru honorer pada sekolah swasta di Manado, yang sudah beberapa bulan terakhir berada di rumah, tidak lagi mengajar dan tidak lagi menerima gaji.”
***
Menurut Mas Menteri, sampai awal tahun 2021, terdapat 15% atau 34.200 sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seiring dengan dimulainya program vaksinasi, bisa jadi semakin banyak sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Lambat laun, sekolah-sekolah memasuki pembelajaran tatap muka pada masa pandemi hingga era pascapandemi.
Namun demikian, ketika era pascapandemi itu tiba, jangan sampai terjadi banyak sekolah swasta yang kehilangan guru dan murid. Guru-guru sekolah swasta itu bisa jadi telah beralih profesi atau menjadi pengangguran, karena pihak yayasan tidak sanggup lagi membayar gajinya. Sedangkan murid-murid tidak berani kembali ke sekolah karena tidak sanggup membayar SPP.
Lebih tragis lagi, kalau sampai muncul sekolah-sekolah swasta di situs-situs jual-beli, mengikuti jejak fenomena penjualan hotel yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Atau, telah ditempeli stiker “Dijual! Ray White, hubungi HP nomor sekian-sekian”.
Jumlah sekolah swasta di republik ini tidak dapat dianggap sedikit. Dari 218 ribu lebih sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) yang berada di naungan Kemdikbud, 24%-nya merupakan sekolah swasta. Bahkan, angka sekolah swasta di tingkat PAUD jauh lebih besar. Lebih dari 80 ribu (95%) sekolah PAUD berstatus swasta. Ini artinya, lebih dari 80 ribu sekolah swasta turut memberi andil dalam capaian-capaian di bidang pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Bahkan, salah satu SD swasta di Jakarta juga turut memberi andil dalam kesuksesan Mas Menteri.
Oleh karena itu, sekolah swasta yang mengalami kesulitan keuangan pada masa pandemi Covid-19, perlu disuntik “Vaksin” berupa subsidi tambahan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.
Lho, bukannya sekolah swasta juga mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah? Ya, Anda benar! Namun, Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta pada masa pandemi covid-19 belumlah mencukupi.
Jadi gini, Masbro. Masa PJJ yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini, tidak serta merta menurunkan biaya operasional sekolah. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah tetap harus mendukung kelancaran proses PJJ, seperti penyediaan sarana prasarana pendukung PJJ dan bantuan biaya pulsa data internet kepada guru dan siswa.
Namun demikian, biaya-biaya yang ditanggung sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Gaji/tunjangan guru tetap sekolah negeri dibayarkan melalui APBD, sedangkan sekolah swasta, harus menanggung gaji guru tetap/honorer yayasan dan biaya personal lainnya. Belum lagi biaya pemeliharaan dan biaya sewa gedung/tanah (kalau ada).
Komponen biaya personal, biaya pemeliharaan, dan biaya sewa, merupakan bagian yang cukup besar dari keseluruhan biaya operasional sekolah swasta. Untuk pemenuhan biaya personal dan pemeliharaan/sewa ini, sekolah swasta sangat mengandalkan SPP dari orang tua siswa.
Nah, subsidi tambahan ini nantinya berasal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan semacam BOS tambahan kepada sekolah-sekolah swasta. Menurut hitungan kasar saya, dengan asumsi 60 juta per sekolah, maka dana yang dibutuhkan untuk membantu 50% sekolah swasta SD sampai SMA yang mengalami kesulitan keuangan, adalah sebesar 1 triliun lebih.
Sedangkan bagian pemerintah daerah melalui APBD, dengan memberikan subsidi tambahan berupa pembayaran gaji kepada guru-guru sekolah swasta yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi semacam Crowd Funding dari masyarakat dan pengusaha untuk membantu sekolah-sekolah swasta.
Pemberian subsidi tambahan ini, sampai posisi keuangan sekolah-sekolah swasta yang mengalami kesulitan keuangan tersebut telah kembali stabil, sehingga dapat kembali bangkit dari keterpurukan pada masa pandemi.
Perlu kita sadari bahwa sekolah swasta memiliki peran yang sama dengan sekolah negeri dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa. Telah banyak tokoh-tokoh bangsa yang lahir dari sekolah-sekolah swasta. Lebih baik mengeluarkan anggaran cukup besar selama 1-2 tahun, daripada nantinya bangsa ini menanggung ongkos yang jauh lebih tinggi, dikarenakan hilangnya ribuan siswa dan guru.
Leave a Reply